Setapak Langkah Menuju Indonesia Lebih Baik

Setapak Langkah Menuju Indonesia Lebih Baik

Oleh: Koko Wijayanto

Universitas Gadjah Mada

RABU petang, 30 November 2011, ratusan orang berjubel menghadiri dialog kebudayaan. Diantaranya yang menjadi pengisi acara adalah Busyro Muqoddas (Ketua KPK), Chandra Hamzah (Wakil Ketua KPK), Timur Pradopo (Kapolri), Dharmono (Wakil Jaksa Agung RI), Sujiwo Tejo (Seniman), dan lain sebagainya. Acara yang diselenggarakan bertempat di Pendopo Taman Siswa Yogyakarta mencoba mensinkronkan pendapat masyarakat secara gamblang mengenai beberapa kasus yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, aspirasi masyarakat biasa bisa langsung di utarakan panda narasumber terkait.

Diskusi terbuka yang dipimpin Ainun Nadjib yang akrab dikenal di masyarakat dengan panggilan “Cak Nun” membuka acara dengan diiringi musik-musik tradisional bernuansakan religi dan nasionalis. Tak kalah menarik, Sujiwo Tejo juga ikut andil mengisi acara dengan sebuah tembang berjudul “Titi kolo Mongso” sebagai pengantar dialog terbuka malam itu. “Indoneia adalah negara yang besar yang dapat menyatukan budaya dari seluruh kalangan masyarakat.”, ujar Cak Nun yang mencoba merangkul semua kalangan yang hadir, bahwa dengan antusias nasionalis bangsa Indonesia masyarakat Indonesia dapat disatukan dengan damai. “Indonesia ini bisa menyatukan apa yang dunia tidak bisa satukan,” tambahnya.

 Bertemakan “Dialog Kebudayaan: Negara Hukum, Manusia Akhlak” menarik antusias masyarakat umum. Diantaranya yang telah menghadiri acara pada malam hari itu adalah para aktivis, LSM, mahasiswa hingga tukang becak tak mau melewatkan acara tersebut. Dengan besarnya antusias masyarakat yang meramaikan acara, seakan membuat  hangat malam yang sempat diguyur hujan sore itu.

Busro Muqoddas, selaku perwakilan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengatakan, “Koruptor iku genderuo seng paling ngedeni”. Dalam artian, Koruptor itu adalah Buto Ijo yang paling menakutkan. “Genderuo layaknya kanker yang dapat menggerogoti dari rambut sampai telapak kaki”, imbuhnya mencoba menjelaskan bahwa korupsi adalah setan yang paling membahayakan yang menjadi salah satu problem bangsa saat ini. Tak terlewatkan, Busro mengingatkan bahwa dalam proses penegakan hukum, ada hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah akhlak, moral, etika. Dengan menguasai ketiga akhlak tersebut seseorang kiranya akan berfikir dua kali untuk melakukan beberapa tindakan penyimpangan. Pasalnya ini adalah pondasi seseorang untuk melakukan kejujuran. Sementara itu, salah satu upaya untuk menegakkan hukum, harus dibarengi akhlak yang baik bagi pihak-pihak terkait.

Sementara itu, Busro beserta pembicara yang hadir coba mengulas masalah bangsa dengan upaya penegakan hukum yang lebih baik. “Membutuhkan kekompakan dari semua kalangan masyarakat, bukan dari bareskrim, KPK, dan lain sebagainya.”, kata Busro mencoba mengajak kalangan masyarakat bersama-sama membrantas penyakit korupsi.

“Saya harap KPK bubar”, Ujar Cak Nun mengejutkan semua orang yang hadir. “Akan tetapi, sebelum KPK dibubarkan, moralitas bangsa harus sudah baik, orang-orang yang korup harus di hilangkan. Dengan demikian KPK tak perlu bekerja lagi untuk mengatasi masalah-masalah korupsi.” tambahnya.

            “Sebagai manusia yang berbudaya, jangan sampai kita mengatakan korupsi adalah salah satu bentuk budaya.” kata Komjen Polri. “Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, lantas kita harus tangani dengan luar biasa juga.” tegas Komjen Polri mengatakan. “Jangan membudayakan korupsi.” menambahkan.

Kapolri mengatakan, “Kenapa tertib harus diawasi?” Menjelaskan salah satu hasil temuannya, “Kita memasang kamera di bunderan HI, banyak diantaranya tertangkap kamera melanggar lalu lintas tanpa sepengawasan kepolisian lalu lintas secara langsung. Ketika di dakwa, tidak merasa, tidak mengaku para pelanggar lalu lintas ini.” Dari salah satu hasil pengamatan kepolisian, tingkah laku penggendara dijalanan mengatakan, hampir sebagian besar pengguna jalan melanggar lalu lintas jika tidak ada polisi yang berjaga. Ketika polisi bertindak (menilang), citra Polisi seakan buruk di mata masyarakat, “Jika polisi maupun pihak yang di tilang mencoba ‘berdamai’ mereka berdua telah melanggar aturan dan layak menerima hukuman. Bukan hanya polisi yang menilang, akan tetapi orang yang ditilang jika melanggar ikut dikenakan hukuman.” menjelaskan hukum yang berlaku.

Jika dibayangkan polisi dicabut dari jalan-jalan, terutama lalu lintas. “Apakah masyarakat benar-benar merasa aman? Coba kita lihat, saat lampu menyala kuning sebelum merah, orang-orang bukannya mengurangi kecepatan, akan tetapi, ketika polisi yang bertugas tidak ada, main tancep gas aja tuh orang.” Kapolri bercerita hasil temuannya di jalanan. “Mari kita tanggulangi problem masyarakat semacam ini. Perubahan dibuat dari kita sendiri.” imbuhnya.

            Bukan bagian dari rencana panitia, dialog yang diselenggarakan menginjak pukul 01.00 WIB dini hari. Akan tetapi meski hingga larut, antusias para pembicara dengan masyarakat masih terasa hangat dalam cengkrama dialog terbuka malam itu. Dari pertemuan malam itu, beberapa hasil dialog mengarah pada kesepakatan untuk menyinergikan penegakkan hukum di Indonesia. Bahwa, beberapa masalah yang ada di masyarakat adalah tanggung jawab bersama.

“Hanya di Indonesia semua bisa di rajut”, ujar Cak Nun mencoba merangkul semua orang yang telah hadir pada khususnya dalam langkah awal penanggulangan segala masalah yang dialami bangsa saat ini. Dengan lunturnya nilai-nilai luhur budaya yang menjamur, hasil akhir dialog mengajak semua kalangan masyarakat, sepakat untuk memperbaiki moralitas bangsa yang rusak demi masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, masalah yang mendera bangsa saat ini harus dibarengi dengan kekompakan menanggulanginya, dan dapat diatasi bersama demi kemajuan bangsa Indonesia kedepannya.